Kebijakan Etis part I

Kebijakan Belanda mengalami perubahan arah dan memiliki tujuan baru. Hal ini dikarenakan munculnya pernayataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan penduduk Hindia Belanda. Kebijakan baru ini dinamakan “Politik Etis”. Politik Etis ini merupakan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan Hindia Belanda yang telah banyak membantu Belanda meningkatkan devisa dan kemakmuran bangsanya.

Politik Etis berawal dari masalah-masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintah Belanda berawal dai sebuah novel yang berjudul Max Havelaar (1860) dan dalam berbagai pengungkapan lainnya saling bermunculan menyuarakan suara yang sama. Orang-orang Belanda kian banyak yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Hindia Belanda.

max havelar. sc: wikipedia

Latar belakang lain pun muncul dari sisi perekonomian karena pada masa itu industri swasta Belanda memerankan peran yang sangat penting dan mulai melirik Hindia Belanda sebagai pangsa pasarnya yang potensial dan perlu adanya peningkatan standar hidup agar mereka bisa menjadi konsumen bagi produk-produknya. Oleh karena itu, adanya kepentingan bisnis yang terlibat dan mendukung dalam rangka terciptanya ketentraman, kenyamanan, modernitas, dan kesejahteraan. Para pejuang kemanusiaan pun membenarkan hal yang menurut kalangan penguasa diperkirakan akan sangat menguntungkan itu, sehingga lahirlah Politik Etis.

Pada tahun 1899, Van Deventer seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Hindia Belanda selama tahun 1880-1897 menerbitkan sebuah artikel “Een Eereschuld” yang artinya ‘suatu utang kehormatan”, dalam sebuah jurnal Belanda de Gibs. Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berutang kepada Hindia Belanda. Semua kekayaan yang sudah diperas dari Hindia Belanda merupakan sebuah utang yang harus dikembalikan dengan jalan memberikan prioritas utama kepada rakyat Hindia Belanda dalam semua kebijakan kolonial.

Van Deventer. sc: Wikipedia

Van Deventer memiliki posisi yang strategis di pemerintahan Belanda, Dia merupakan seorang penasehat pemerintah dan sebagai anggota parlemen Belanda. Sehingga pada tahun 1901, Ratu Wilhemina mengumumkan suatu penyelidikan terhadap kesejahteraan rakyat Hindia Belanda dan dengan demikian kebijakan Politik Etis resmi dijalankan. Pada tahun 1902, Alexander Idenburg diangkat menjadi Menteri Urusan Daerah Jajahan, dengan memegang jabatan ini dan memegang jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pula, Idenburg menerapkan Politik Etis, lebih daripada siapapun.

Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip dasar kebijakan Politik Etis ini yaitu, Pendidikan, Pengairan, dan Perpindahan Penduduk. untuk melaksanakan hal itu, pemerintah Belanda memerlukan dana yang diambil dari utang-utang pemerintah kolonial di Hindia Belanda yang mencapai 40 juta gulden diambil alih oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah kolonial yang bermarkas di Batavia tersebut dapat meningkatkan pengeluarannya tanpa harus dibebani utang lagi, Politik Etis pun mulai dijalankan.

 

 

 

 

 

One Reply on “Kebijakan Etis part I”

  1. Tambahan gan

    Ciri edukasi jaman politik ada 4
    1.) Adanya dualisme (diskriminasi)
    2.) Konkordasi (disesuaikan dengan kurikulum Belanda)
    3.) Sentralisasi (di urus Departemen Pengajaran)
    4.) Menghambat (membatasi jumlah pelajar )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *